Hehe, belum sempet bikin posting soal PP Penyiaran, tau-tau ditunda. Tapi secara ditundanya itu bukan untuk direvisi, tapi justru menunggu UU Penyiaran-nya diamandemen dulu[1] biar taat hukum, so it's still out there, I guess.

Kayaknya dari empat PP itu (PP 49 tentang Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP 50 mengenai Penyelenggaraan Penyiaran Swasta, PP 51 soal Lembaga Penyiaran Komunitas, PP 52 yang mengatur Lembaga Penyiaran Berlangganan), PP 50 yang paling bermasalah. Waktu itu sih gue cuma nonton SCTV yang ngebahas ini[2], ada beberapa poin yang dinilai merugikan:

Pemegang saham asing maksimal 20% baik secara langsung atau tidak langsung.
Gue pikir poin ini makes sense (do we still have this kind of pride setelah Laksamana Sukardi menjual Indosat *wink*). Cuma "secara langsung atau tidak langsung" itu memang tidak jelas.

Perubahan direksi harus dilaporkan dan mendapat izin dari pejabat terkait atau menteri.
This is ridiculous.

Lembaga penyiaran yang mempunyai stasiun relay di ibukota provinsi harus melepaskan kepemilikannya selambat-lambatnya Desember 2007.
Kalo gak salah ini turunan dari UU Penyiaran. Gue sendiri sangat mendukung ide media lokal (TV, in particular). Cuma teuteup aja gimana gitu, I mean, kita udah kebablasan punya 12 TV nasional (eh, kalo jaringan radio kaya Elshinta dan Hard Rock itu diitung juga gak sih?), do the government actually expect them to give up their ownership? Whatever seeh... Go, local TV, go![3]

Pemerintah (dalam hal ini Menkominfo) berhak memberi sanksi bagi siaran yang berisi fitnah, menonjolkan unsur kekerasan, cabul atau penyalahgunaan narkotika serta mempertentangkan SARA
Kalo pengertian gue nih, dulu wewenang ini ada di KPI, trus sekarang pindah (balik lagi) ke Depkominfo. Bedanya, KPI itu supposed to be lembaga independen sedangkan Depkominfo itu... ya Depkominfo. Pemerintah maksudnya. Artinya mau gak mau posisi pers sebagai pilar keempat demokrasi terancam karena nasibnya ada di tangan eksekutif (Ciee... bahasa gue keren gini. Ini sebenarnya mengulang bahasan di SCTV itu kok, hehe). Mungkin bisa diliat di sini.

Langsung aja gitu Depkominfo dituduh jadi reinkarnasi Deppen. Masih inget dong Deppen jaman Orde Baru. Gawat neh, ntar tau-tau semua TV Swasta (yang sudah jadi lokal semua, BTW) harus merelay siaran TVRI berisi liputan khusus Presiden SBY meresmikan peternakan sapi. Tidaaaak, tidaaaaak....!

Dan kalo arahnya ke situ, mungkinkah "efek Deppen" ini akan menyerang ke media cetak juga? Dan mungkinkah akan menyerang BLOG? Hmm hmm... kalo You-Know-Who yang jadi Menkominfo sih mungkin aja akan diterbitkan "Surat Ijin Pembuatan Blog" yang masa berlakunya harus diperpanjang tiap taun, terus harus dilaporkan berapa posting per hari, berapa hit per hari, dan tak lupa komen yang berisi fitnah, menonjolkan unsur kekerasan, cabul atau penyalahgunaan narkotika serta mempertentangkan SARA harus dimoderasi, hehehe.

Jadi inget kontroversi UU Penyiarannya sendiri, 2002/2003 gitu ya? Rata-rata stasiun TV menolak bareng-bareng gitu deh. Justru waktu itu KPI yang dicurigain bakal jadi Deppen baru, bukan begitu bukan.

Yang lucu waktu SCTV wawancara Ade Armando (koordinator KPI), entah perasaan gue aja atau gayanya SCTV emang gitu, kok terkesannya malah rada mojokin. Seolah-olah KPI keberatan sama PP Penyiaran itu karena mempengaruhi kedudukan KPI. Padahal emphasize-nya seperti berkali-kali ditegaskan Ade Armando adalah kebebasan pers. They're on the same side. Harusnya SCTV menempatkan Ade Armando sebagai narasumber, bukan pihak yang punya kepentingan. Hehe, jangan-jangan ada yang masih masih menyimpan dendam atas "pertempuran" tiga taun yang lalu *wink*

Ugh! I miss discussing this kinda stuff with Mas Abang Sporty!

---

[1]Somebody please help me here. Kalo ada aturan yang gak cocok sama aturan di atasnya, aturan yang di atasnya yang diubah, gitu? I'm lost.

[2]Maaf, walopun saya ngebahas UU Penyiaran, saya termasuk jarang nonton siaran TV ;P

[3]Apa kabar STV dan Bandung TV yang tidak pernah saya tonton itu? Malah lebih sering nongton O Channel sama JakTV ;P